Home / Liputan Media / Pemko Perlu Buat Kanal Pengaduan

Pemko Perlu Buat Kanal Pengaduan

* Untuk Tampung Keluhan Warga

BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh, Mukminan SE, mengimbau kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk membuat kanal atau saluran agar warga dapat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan yang tidak sesuai prosedural. Dengan begitu pemerintah bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan, dan tidak hanya menjadi ‘kotak sampah’.

“Kita harapkan pemerintah menyediakan tempat atau facebook misalnya, untuk masyarakat menyampaikan unek-uneknya. Artinya ada komunikasi yang baik antara warga dan kepala daerah. Saya melihat hal itu belum ada di Banda Aceh,” kata Mukminan, saat menjadi narasumber tamu by phone dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (25/1) membahas Salam Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Publik Inginkan Layanan Cepat’.

Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Tya Andalusia.

Menurut Mukminan, saat ini pelayanan di Banda Aceh sudah makin membaik dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Melalui dinas tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan nyaman.

Namun, kata Mukminan, tidak semua persoalan pelayanan publik dapat dilayani di dinas tersebut. “Misalnya layanan masyarakat yang komplain terhadap air bersih. Hari ini masyarakat melapor tapi responnya lama, solusi yang diberikan tidak dalam waktu itu apakah bisa diselesaikan dalam satu hari atau dua hari. Seharusnya itu ada standar pelayanan di PDAM, karena apa yang terjadi di lapangan berhari-hari dan berbulan-bulan tidak ada perubahan. Ini kan kotradiksi yang katanya pelayanan cepat,” ujarnya.

Mukminan juga mencontohkan hal lainnya, ketika pasien sudah berada di rumah sakit kemudian harus rawat inap. Namun tiba-tiba pihak RS menyampaikan tidak ada kamar, sehingga harus menginap di IGD rumah sakit. Sama halnya juga apabila masyarakat komplain terhadap sampah yang tidak diangkut-angkut seharian. Apabila ada kanal tersebut maka dapat terjadi dialog antara masyarakat dan pemimpinnya. “Jadi apabila kita berbicara pelayanan cepat, maka seharusnya ada standar. Misalnya selesai berapa hari atau berapa lama,” tambahnya.

Menurutnya, yang dikatakan pelayanan cepat adalah masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dimana ia bisa menyampaikan pengaduannya, apabila mendapatkan pelayanan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Anggota DPRK Banda Aceh, Mukminan, menambahkan Wali Kota Banda Aceh perlu membuat prosedural kepada dinas-dinas dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Seperti perparkiran yang semrawut, hal tersebut diperlukan kreativitas dari dinas terkait, bahkan dinas tersebut tidak hanya mematok jumlah yang harus distor oleh petugas parkir. Namun kinerja petugas parkir juga perlu dilihat sudah aktif atau tidak.

“Terkadang saat akan parkir, petugas parkirnya tidak kelihatan sehingga kendaraan diparkir sembarang. Namun ketika kita mengeluarkan kendaraan, baru dia keluar. Ini harus dilihat oleh dinas terkait, apakah di juru parkirnya atau lahan parkirnya yang sempit. Apabila lahannya yang sempit maka ini harus dicarikan jalan keluarnya,” demikian katanya

source : http://aceh.tribunnews.com

Check Also

Mukminan Fasilitasi Pembangunan Kuburan Umum Gampong Pineung

Bertempat di Meunasah Gampong dilaksanakan Sosialisasi rencana pembangunan kuburan umum Pineung, yang dihadari para Perangkat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *