Home / Liputan Media / Soal Penetapan Tarif Air PDAM Anggota DPRK Kritik Wali Kota Banda Aceh

Soal Penetapan Tarif Air PDAM Anggota DPRK Kritik Wali Kota Banda Aceh

BANDA ACEH – Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi PKS, Mukminan SE, mengkritisi Wali Kota Banda Aceh yang menurutnya hanya berwacana di media massa terkait tarif air PDAM Tirta Daroy yang belum ada keputusan apakah akan merevisi tarif pada Perwal sebelumnya atau akan mengeluarkan Perwal baru.

“Kita minta hentikan berwacana karena wali kota selaku pemilik perusahaan dapat membuat keputusan, bukan malah seperti pengamat. Kepastian (terhadap hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat) harus secepatnya diberikan agar warga ada kerpastian,” kata Mukminan dalam pidatonya menanggapi pemandangan umum terhadap RAPBK 2018 di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (13/12).

 

Dalam mengkritisi Wali Kota Banda Aceh yang menurutnya ‘hanya berwacana’, Mukminan mencontohkan pernyataan yang disampaikan melalui Serambi edisi 15 Agustus dan 14 November 2017. “Dalam kedua pernyataan itu wali kota mengatakan akan meninjau kembali kenaikan tarif PDAM Tirta Daroy,” ujar Mukminan.

Terkait PDAM Tirta Daroy, Mukminan menawarkan solusi agar wali kota melakukan reformasi di tubuh PDAM secara radikal dan sistematis. Menurut Mukminan, banyaknya persoalan di PDAM karena tidak profesionalnya SDM di perusahaan milik daerah tersebut.

Mukminan mencontohkan, persoalan di hulu adalah ketidakmampuan memproduksi air saat air sungai pasang, keruh, atau air sungai menyusut akibat kemarau. Bahkan, lanjut anggota DPRK Banda Aceh dari Dapil Syiah Kuala dan Ulee Kareng tersebut, dalam kondisi normal saja, Dirut PDAM Tirta Daroy pernah mengakui dalam sebuah forum tidak mampu produksi maksimal.

Apa yang terjadi di tubuh PDAM Tirta Daroy, menurut Mukminan aneh, karena pada dasarnya tidak ada masalah dengan sumber air baku karena ada air bawah tanah, sungai, gunung, dan laut. Di negeri orang, katanya, air limbah bisa diolah menjadi air bersih bahkan siap minum dan lulus standar WHO.

“Kalau begini kejadiannya, masalahnya adalah pada SDM di PDAM itu sendiri. Masalah juga terjadi hilir, yaitu air tidak masuk dalam jaringan pipa resmi tetapi mengalir ke pipa-pipa ilegal yang mengakibatkan terjadinya kebocoran atau kehilangan air mencapai 46 persen. Belum lagi kasus pemasangan water meter ilegal yang mengakibatkan hilangnya penerimaan mencapai ratusan juta rupiah,” tandas Mukminan.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan eksekutif akan menentukan Perwaturan Wali Kota (Perwal) penetapan tarif air PDAM Tirta Daroy dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkopimda) Kota Banda Aceh. Rapat tersebut akan berlangsung, Jumat (15/12) ini.

“Berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu, masalah itu akan diputuskan melalui rapat forkopimda. Rapat besok sore (sore ini, red). Karena keputusan ini kebijakan wali kota sebelumnya, jadi saya tidak bisa membatalkan kebijakan itu, kecuali ada kesepatakan forkopimda,” katanya.

Aminullah menjelaskan, dalam rapat tersebut unsur forkopimda akan mengkaji ulang Perwal terkait penetapan air PDAM Tirta Daroy, apakah menurunkan tarifnya atau mempertahankan tarif yang sudah ada. Keputusan itu, katanya, harus diputuskan lewat rapat forkopimda yang sudah dijadwalkan itu.

“Karena itu kebijakan wali kota lama, tidak bisa saya putuskan sendiri. Mengenai harganya, apabila disepakati, Insya Allah akan diturunkan (dari tarif sebelumnya),” ujar dia.

Aminullah menyampaikan, akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Kita akan meninjau kembali keputusan lama untuk menurunkan (tarif) karena tarif PDAM sudah dinaikan oleh wali kota lama. Kita ingin menurunkan lagi. Berapa persen diturunkan akan dibahas dalam rapat besok,” pungkasnya

Source : Tribunnews.com

Check Also

Mukminan Fasilitasi Pembangunan Kuburan Umum Gampong Pineung

Bertempat di Meunasah Gampong dilaksanakan Sosialisasi rencana pembangunan kuburan umum Pineung, yang dihadari para Perangkat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *